You Are Here: Home» Berita , Ekonomi , Kemiskinan , Nasional , Presiden , Susilo Bambang » Presiden Harapkan Pengurangan Kemiskinan Tak Terganggu Ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui sejumlah program pemerintah dapat terus berjalan meski situasi perekonomian global tidak menguntungkan.

Presiden Yudhoyono saat membuka Sidang Kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Rabu sore, mengatakan upaya penanggulangan kemiskinan harus terus berlangsung agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

"Agenda hari ini penting, upaya mempercepat dan mengurangi kemiskinan di negeri kita bukan hanya saat krisis tapi terus dilakukan. Meski (angka kemiskinan-red) menurun setiap tahun, kita belum puas. dari kehidupan yang belum layak menjadi layak," kata Presiden.

Presiden menjelaskan kondisi perekonomian global belum menunjukkan arah yang postif, terlebih ketika krisis di zone Euro belum selesai, ancaman terhadap ekonomi dunia bertambah dengan krisis yang berlangsung di Teluk Hormuz.

"Dua bulan terakhir ini perkembangan perekonomian global tetap hadirkan kerawanan dan ketidakpastian dan dampak yang mulai dirasakan bangsa sedunia.Sementara krisis ekonomi di euro zone belum diatasi sepenuhnya, muncul sengketa atau benturan kepentingan

antarnegara tertentu misal AS, Eropa dan Iran di wilayah itu, dengan berbagai sanksi embargo, dan lainnya, maka (harga-red) crude oil naik cepat ini memberikan dampak luar biasa pada banyak negara dan lagi-lagi indonesia yang sedang membangun dengan kebijakan yang baik harus terpukul dengan apa yang terjadi di tingkat dunia terkait peningkatan harga minyak mentah," paparnya.

Meski perlunya pembahasan APBN perubahan karena berubahnya sejumlah asumsi pada APBN 2012 akibat perkembangan situasi ekonomi dunia, pengetatan anggaran harus dilakukan oleh kementerian dan juga lembaga negara nonkementerian untuk menyesuaikan kondisi yang terjadi saat ini.

"If we are to be brooke, biarkan yang kantong agak kempes negara, jangan rakyat, terutama rakyat yang miskin. Maksud saya kalau kita harus hadapi kenaikan BBM dan harus berikan bantuan ke masyarakat, maka sumber anggaran kita pastikan dari sumber yang tepat, mau tidak mau anggaran kementerian lembaga kita kurangi, yang bisa kita tunda ya kita tunda, proyek atau pengeluaran apa pun, jangan sampai keadaan seperti ini bisnis as ussual, ini harus ada penyesuaian anggaran pusat dan daerah," katanya.

Tatap dapat bantuan

Presiden menambahkan,"Saya juga sudah putuskan, dari sisi pendidikan, karena anggaran besar, harus ada komponen pendidikan bagi rakyat miskin baik dari Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Ini penting meski ada inflasi masyarakat tetap dapat bantuan".

Pada Rabu sore Presiden melangsungkan sidang kabinet paripurna untuk membahas masterplan program percepatan penanggulangan kemiskinan Indonesia.

Sebelumnya, Presiden melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait perekonomian mengenai kondisi ekonomi global dan antisipasi yang diambil oleh pemerintah.

"Baru saja saya pimpin ratas dengan Wapres (Boediono,red), anggota kabinet membahas perkembangan perekonomian global dan dampaknya ke perekonomian nasional khususnya APBN tajamnya pada besaran subsidi termasuk subsidi BBM yang mesti ditanggung negara," kata Presiden.

Kepala Negara menambahkan,"Saya sudah ambil keputusan dan direktif untuk ditindaklanjuti. Dari apa yang berkembang, maka konstruksi kebijakan yang kita tempuh jangka menengah dan panjang konversi BBM ke BBG terus dilakukan, harga BBM mau tidak mau mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat, masyarakat yang terdampak atas kenaikan bbm itu, inflasi lain, masyarakat miskin, mesti kita beri bantuan langsung, apakah seperti dulu, atau dimodifikasi mana yang paling tepat. Dengan persiapan dan perencanaan baik, dibahas dengan DPR, masuk APBN-P harapan kita semua ini solusi untuk penyelamatan dan pengamanan APBN kita dan ekonomi kita".

Sidang kabinet terbatas, dihadiri oleh seluruh menteri kabinet dimulai pada pukul 14.30 WIB usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wapres Boediono.

Source: ANTARA